Wacana Gubernur Jambi, Zumi Zola, yang ingin merebut kembali Pulau Berhala dari Kepulauan Riau, mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Jambi. Namun upaya Zola memenuhi janji politiknya itu bakal sulit, sebab penetapan Pulau Berhala masuk ke Kepri merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Syahbandar mengatakan, keinginan Zumi Zola untuk mengembalikan pulau berhala ke Provinsi Jambi harus didukung semua pihak, termasuk masyarakat Jambi. "Saya mengapresiasi sekali keinginan gubernur, dan kita sangat mendukung itu," katanya, kemarin (24/2).
Namun, menurut dosen Hukum Universitas Jambi (Unja), Dr Bahder Johan Nasution, merebut Pulau Berhala dari Kepri secara hukum sudah tidak ada jalan lagi. Sebab, ucap Bahder, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap kepemilikan Pulau Berhala yang kini berada di Kepri, sifatnya telah final dan mengikat.
“Kalau menempuh melalui upaya hukum, Pak Gubernur hanya berimajinasi namanya itu. Berimajinasi juga orang-orang ahli hukum yang berada di lingkungan gubernur, karena sudah tidak ada jalan lagi,” kata Bahder.
Ditanya ada upaya lain yang bisa ditempuh gubernur, Bahder mengatakan, ada upaya yang harus dilakukan seperti memperkuat komunikasi di tingkatan eksekutif dan juga legislatif di pusat. "Artinya, harus menempuh cara pendekatan politis," katanya.
Sebenarnya, lanjut Bhader, upaya ini juga sudah sangat terlambat dilakukan Pemprov Jambi. Namun, karena hal ini sudah termasuk janji politik Zumi Zola kepada masyarakat Jambi, Zumi Zola harus memperjuangkannya.
“Upaya lain sebenarnya ada. Tapi harus melobi DPR RI, untuk melakukan pergantian undang-undang tentang pembentukan wilayah itu. Tapi ini juga sudah terlambat sebenarnya, tapi tidak apa-apalah yang pentingkan ada perjuangan,” lanjutnya.
Andaipun perubahan undang-undang dilakukan, hal tersebut tidak akan bisa memberikan jaminan kepada Provinsi Jambi untuk mengembalikan Pulau Berhala menjadi milik Provinsi Jambi. Upaya lain, dijelaskan Bahder yang juga bisa ditempuh adalah melalui jalur sejarah. Salah satunya melakukan penelitian ke Belanda untuk mencari jejak kerajaan Hindu yang pernah ada di Jambi maupun di Kepri.
“Langkah yang juga bagus diambil Gubernur Jambi adalah mengumpulkan para ahli di Jambi dan meminta pandangannya, untuk melakukan pengkajian, baik kajian sejarah, dan hukumnya. Matangkan dulu kajiannya di Jambi, baru berangkat ke Jakarta,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Zumi Zola usai dilantik kembali melontarkan wacana merebut Pulau Berhala dari Kepri. Ia menyebut masih akan mencari cara agar niat itu bisa diwujudkan. Pada saat kampanye, soal Pulau Berhala juga merupakan komoditi kampanye Zola-Fachrori. (*)
sumber: jambi.tribunnews.com
